Rilis Pimpinan DPR Jumat 2 Februari 2018

KOLOM – Respon Pimpinan DPR atas sejumlah perkembangan peristiwa terkini di nusantara :
1. Terkait wacana Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk menerapkan sistem ganjil-genap untuk kendaraan pribadi di Tol Jakarta-Cikampek, Pimpinan DPR memberikan respon berupa:
a. Meminta Dirjen Perhubungan Darat untuk mengkaji ulang wacana penerapan sistem ganjil-genap di jalan tol;
b. Meminta Kemenhub untuk mengevaluasi Undang-Undang tarif tol yang mengalami kenaikan tarif setiap dua tahun sekali, mengingat kondisi dan pelayanan di jalan tol belum maksimal;
c. Meminta Kemenhub mencari solusi yang tepat, sehingga tidak terjadi kemacetan, baik di jalan tol maupun jalan non-tol.

2. Terkait permintaan revisi terhadap Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No.108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang efektif mulai 1 Februari 2018, Pimpinan DPR memberikan pendapatnya sebagai berikut:
a. Meminta Komisi V DPR bersama Pemerintah untuk duduk bersama pemangku kepentingan lainnya terkait implementasi Permenhub 108/2017 untuk mencari solusi dari hal-hal yang menjadi perhatian para pengemudi transportasi berbasis daring tersebut;
b. Meminta Kementerian Perhubungan dengan Penyelenggaraan Angkutan dan sopir angkutan online tetap mengkomunikasikan persoalan yang menjadi keberatan mereka agar didapat solusi yang baik bagi semua pihak.

3. Terkait penutupan empat perusahaan yang melakukan pembuangan limbah (B3) dan sudah berlangsung lima tahun, hingga menyebabkan pencemaran sungai Citarum, Pimpinan DPR memberikan respon sebagai berikut:
a. Meminta Komisi VII DPR memanggil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk memberikan penjelasan tentang pencemaran sungai Citarum;
b. Meminta aparat keamanan untuk segera bersikap dan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat pencemaran di Citarum;
c. Meminta Pemerintah untuk melakukan pengawasan secara berkala terhadap pabrik-pabrik, mengingat banyak pabrik yang memiliki saluran pembuangan limbah ilegal;
d. Meminta seluruh pihak, termasuk pabrik, untuk berkomitmen tidak mencemari lingkungan dan membuang limbah sesuai peraturan yang berlaku., serta membuat penampungan dan pengolahan limbah sendiri.

4. Terkait pernyataan Pemerintah yang menyebutkan bahwa sejumlah bandara di Indonesia diserahkan pengelolaannya kepada pihak swasta, Pimpinan DPR memberikan respon sebagai berikut:
a. Meminta Pemerintah untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat, bahwa hal tersebut bukan berarti penjualan aset kepada swasta, namun lebih ke pada untuk kepentingan pengelolaan/penggarapan proyek-proyek infrastruktur yang ada;
b. Meminta Menteri Perhubungan (Menhub) untuk mempersiapkan aturan swastanisasi pengelolaan bandara secara maksimal.

5. Terkait dukungan Negara yang masih minim untuk pengembangan industri nasional yang menyebabkan terjadinya deindustrialisasi dini, Pimpinan DPR memberikan respon sebagai berikut:
a. Meminta Pemerintah meningkatkan investasi, mengingat kemajuan industri nasional berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi;
b. Meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk meningkatkan jumlah dan kualitas ekspor;
c. Meminta Pemerintah mendukung pengembangan industri nasional seperti keringanan perpajakan dan berbagai kebijakan yang berpihak pada industri nasional.

source

 

Please follow and like us: