Respon Ketua DPR RI Atas Isu-isu Aktual, Senin (16/07/18)

1. Terkait pemberlakuan beberapa sistem baru dalam penyelenggaraan Ibadah Haji antara lain sistem gelang barcode dan sistem imigrasi yang dipermudah, Ketua DPR:
a. Meminta Komisi VIII DPR mendorong Kementerian Agama (Kemenag) untuk melakukan pengecekan sistem baru tersebut seperti gelang barcode jemaah haji, agar dapat berfungsi dengan baik dan memastikan gelang barcode tersebut sudah memuat seluruh data dan informasi jemaah haji;
b. Meminta Komisi VIII DPR dan Komisi III DPR mendorong Kemenag dan Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Imigrasi secara bersama untuk meningkatkan pengawasan maupun pelaksanaan keimigrasian seperti rekam biometrik terhadap calon jemaah haji, agar pelaksanaannya tidak menyulitkan terutama bagi calon jemaah yang telah berusia lanjut;
c. Meminta Komisi VIII DPR mendorong Kemenag untuk meningkatkan pelayanan terhadap jemaah haji baik berupa pemondokan, transportasi, maupun terhadap konsumsi (katering) bagi calon jemaah haji terutama di Arafah maupun masalah kesehatan jemaah, agar para jemaah dapat melaksanakan ibadah dengan aman dan nyaman;
d. Meminta Komisi VIII DPR mendorong Tim Pengawas Haji yang dibentuk oleh Komisi VIII DPR untuk melaksanakan tugasnya, agar pelaksanaan haji tahun 2018 dapat terlaksana sesuai dengan yang sudah ditetapkan dan ditargetkan;
e. Mengimbau kepada seluruh jemaah Indonesia dan Mutawif sebagai pimpinan jemaah dalam melaksanakan ibadah di Mekah dan Madinah untuk dapat mematuhi ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Kemenag ataupun oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), baik mengenai rangkaian ibadah haji, maupun jadwal yang sudah ditetapkan.

2. Terkait serangan yang terjadi di Markas Kepolisian Resor Indramayu oleh dua (2) terduga teroris (15/07) serta terdapat lima (5) terduga teroris lainnya yang juga diamankan di sejumlah lokasi berbeda di Kabupaten Indramayu, Ketua DPR:
a. Menyampaikan bahwa DPR RI tetap berkomitmen dalam mendukung Pemerintah untuk pemberantasan dan pencegahan terorisme sesuai hukum positif yang berlaku;
b. Meminta Komisi III DPR mendorong Kepolisian mengusut tuntas peristiwa serangan tersebut, serta memperketat pengamanan dan pengawasan di seluruh Markas Kepolisian di Indonesia, seperti di Mapolres Indramayu, guna mencegah berulangnya serangan terorisme;
c. Meminta Komisi I dan Komisi III DPR mendorong TNI untuk bersatu membantu Polri dalam menumpas jaringan terorisme, serta mendorong Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk terus berkoordinasi dalam mengantisipasi pergerakan terorisme;
d. Meminta Komisi I DPR dan Komisi III DPR mendorong Koopssusgab TNI (Sat-81 Gultor Kopassus TNI AD, Denjaka TNI AL, dan Satbravo 90 Korphaskas TNI AU), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Intelijen Kepolisian untuk terus meningkatkan kinerja dan kewaspadaan serta mengantisipasi pergerakan terorisme, mengingat saat ini pergerakan terorisme bersifat sporadis;
e. Meminta Komisi III DPR mendorong Polri untuk memastikan kesiapan pengamanan maksimal dalam acara kenegaraan Pidato Kenegaraan Presiden RI tanggal 16 Agustus 2018 di gedung DPR RI dan pelaksanaan ASIAN Games 2018 tanggal 18 Agustus-2 September 2018, guna mencegah terjadinya aksi-aksi terorisme, seperti bom bunuh diri, yang akan mengganggu penyelanggaraan Pidato Kenegaraan Presiden RI dan ASIAN Games 2018;
f. Meminta Komisi I DPR, Komisi III DPR, dan Komisi V DPR mendorong Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan Koopssusgab TNI (Sat-81 Gultor Kopassus TNI AD, Denjaka TNI AL, dan Satbravo 90 Korphaskas TNI AU) untuk mengantisipasi terjadinya aksi terorisme, terutama pengamanan pada transportasi publik;
g. Mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan berpartisipasi dalam menjaga keamanan di lingkungan tempat tinggal serta melaporkan ke aparat kepolisian apabila mengetahui adanya potensi pergerakan terorisme dan radikalisme.

3. Terkait munculnya 18 titik panas di sejumlah kabupaten/kota di Kalimantan Tengah dan Bangka Belitung dalam beberapa hari terakhir ini, Ketua DPR:
a. Meminta Komisi V DPR mendorong BMKG untuk terus melakukan pemantauan dan mengupdate informasi terkait titik panas tersebut, guna memberikan peringatan dan meningkatkan kewaspadaan bahaya kebakaran kepada masyarakat;
b. Meminta Komisi IV DPR mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendorong Polisi Hutan bersama dengan Satgas Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi untuk secara aktif melakukan patroli guna mencegah terjadinya kebakaran dan kerusakan hutan, sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32 tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
c. Meminta Komisi IV DPR mendorong KLHK melalui Satgas Karhutla mendirikan menara pengawas dan pos jaga dengan jarak pandang jauh yang dilengkapi sarana deteksi seperti teropong dan juga sarana alat komunikasi, guna mendeteksi kebakaran hutan sedini mungkin;
d. Mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian hutan dam membuka lahan dengan cara tidak membakar lahan, sehingga tidak menimbulkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

4. Terkait data dari hasil survei Pricewaterhouse Cooper (PwC) yang menyebutkan bahwa terdapat 14% bank yang kehilangan US$1 juta akibat serangan siber dan 1% merugi hingga US$100 juta (52 responden dari 43 bank di Indonesia), Ketua DPR:
a. Meminta Komisi XI DPR untuk mendorong Bank Indonesia (BI) dan Perbankan untuk memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 untuk menjaga kerahasiaan keterangan mengenai nasabah dan melakukan evaluasi terhadap IT Perbankan serta melakukan pemetaan dan strategi terhadap bagian data yang mudah untuk diserang/dicuri, agar dilakukan peningkatan terhadap perlindungan sistem data tersebut, mengingat data-data yang ada di bank merupakan milik konsumen yang tidak boleh disebarluaskan atau dijual kepada siapapun;
b. Meminta Komisi III DPR mendorong Kepolisian RI untuk melakukan kajian serta penyelidikan dan penyidikan terhadap peristiwa tersebut, apakah terdapat unsur tindak pidana perbankan atau tindak pidana umum yang dilakukan oleh peretas yang mengakibatkan kerugian perbankan;
c. Meminta Komisi XI DPR mendorong Perbankan untuk melakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), terutama yang memiliki keahlian di bidang teknologi, serta memiliki komitmen yang tinggi dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. (Bamsoet)

Please follow and like us:

Add Comment