Respon Ketua DPR RI Atas Isu-isu Aktual, Senin (10/09/18)

Kolom – Respon Ketua DPR RI Atas Isu-isu Aktual, Senin (10/09/18)

1. Terkait ditemukannya 131.366 data pemilih ganda dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di 76 kabupaten dan kota serta potensi adanya data pemilih ganda dapat mencapai 1,3 juta (berdasarkan analisis terhadap data DPT yang telah ditetapkan dari 34 provinsi oleh KPU pada 5 September lalu), Ketua DPR:
a. Mendorong Komisi II meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera melakukan verifikasi terhadap temuan data pemilih ganda dalam DPT, dan menginformasikan hasil verifikasi tersebut kepada masyarakat agar tidak menimbulkan keresahan dan tidak adanya penyalahgunaan hak pilih;
b. Mendorong Komisi II DPR meminta KPU untuk lebih memperhatikan hasil sensus penduduk dari lembaga yang berwenang untuk disandingkan dengan DPT yang ada mengingat hasil sensus tersebut belum tentu valid karena seiring berjalannya waktu kemungkinan ada warga yang meninggal dunia atau yang usianya telah memasuki usia wajib pilih, sehingga perlu adanya pemutahiran data pemilih agar tidak terjadi kecurangan dalam pelaksanaan pemilu.

2. Terkait cakupan imunisasi measles rubella (MR) tahap II di 28 provinsi di luar Pulau Jawa yang baru mencapai 41,14 %, Ketua DPR:
a. Mendorong Komisi IX DPR meminta Kementerian Kesehatan bersama Pemerintah Daerah (Dinas Kesehatan) didampingi para pemuka agama dan tokoh masyarakat untuk memberikan data yang valid guna dilakukan pemetaan terhadap wilayah yang belum dilakukan imunisasi, serta menggiatkan sosialisasi pentingnya imunisasi MR dan dampaknya apabila tidak diimunisasi kepada orang tua, agar dapat meyakinkan orang tua untuk memberikan imunisasi kepada anak-anaknya;
b. Mendorong Komisi IX DPR meminta Kemenkes bersama Pemerintah Daerah (Dinas Kesehatan) untuk proaktif menjangkau provinsi-provinsi yang masih rendah cakupan imunisasinya, terutama daerah-daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) guna memenuhi cakupan imunisasi MR minimal 95% di seluruh wilayah Indonesia.

3. Terkait pernyataan Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) bahwa Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras Dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah sudah tidak rasional (selama tiga tahun tidak ada perubahan) sedangkan harga gabah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, Ketua DPR:
a. Mendorong Komisi IV DPR meminta Kementerian Pertanian untuk segera merevisi Inpres No. 5 tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap HPP gabah petani, yang semula gabah dihargai Rp. 4.677 per kg menjadi Rp. 4774 per kg;
b. Mendorong Komisi VI DPR meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk dapat menyerap gabah ditingkat petani dengan skema komersial atau fleksibilitas HPP, guna untuk memenuhi cadangan pemerintah dan juga meningkatkan kesejahteraan petani.

4. Terkait dengan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1440 Hijriyah yang bertepatan pada tanggal 11 September 2018, Ketua DPR mengucapkan selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1440 Hijriyah, diharapkan di tahun 1439 Hijriyah merupakan bagian introspeksi dalam menghadapi tantangan-tantangan, serta diharapkan di tahun 1440 Hijriyah kondisi Indonesia lebih baik dari sebelumnya. (Bamsoet)

Please follow and like us:

Add Comment