Respon Ketua DPR RI Atas Isu-isu Aktual, Rabu (12/09/18)

Kolom – Respon Ketua DPR RI Atas Isu-isu Aktual, Rabu (12/09/18)

1. Terkait terjadinya kebakaran hutan di tiga gunung, di Jawa Tengah yaitu Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, dan Gunung Lawu, Ketua DPR:
a. Mendorong Komisi IV DPR meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang terdiri dari Manggala Agni, TNI, Kepolisian, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk segera melakukan pemadaman pada lahan yang terbakar dan segera melokalisir titik api, guna mencegah perluasan wilayah hutan yang terbakar, salah satunya dengan mengupayakan pemadaman menggunakan water bombing, mengingat banyak area gunung yang sulit dijangkau;
b. Mendorong Komisi V DPR dan Komisi VII DPR meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) melakukan modifikasi cuaca dengan membuat hujan buatan, sebagai upaya untuk mempercepat penanggulangan kebakaran hutan dan penyebaran titik api;
c. Mengimbau warga di sekitar gunung dan para pendaki gunung untuk tidak membakar hutan dan lahan secara sengaja atau membuang puntung rokok sembarangan, serta menaati dan mengikuti arahan dari petugas penjaga hutan untuk menghindari adanya korban jiwa.

2. Terkait ditemukannya 2.800 KTP elektronik (e-KTP) yang tercecer di semak belukar dan juga terdapat di dalam sebuah kardus, oleh warga Cikande, Kabupaten Serang, Banten (11/9), Ketua DPR:
a. Mendorong Komisi II DPR meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meminta penjelasan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Serang mengenai penyebab tercecernya e-KTP tersebut serta untuk segera memusnahkannya;
b. Mendorong Komisi II DPR dan Komisi III DPR meminta Kemendagri dan Kepolisian untuk mengusut tuntas kejadian tersebut serta menindak tegas oknum yang terbukti lalai, mengingat e-KTP rentan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab;
c. Mendorong Komisi II DPR meminta Kemendagri untuk menginstruksikan kepada Disdukcapil agar memusnahkan, menggunting dan memotong e-KTP yang rusak ataupun tidak terpakai, sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali;
d. Mendorong Komisi II DPR meminta Kemendagri untuk memastikan fasilitas perekaman data kependudukan lainnya yang berada di Disdukcapil seperti alat perekam dan tinta untuk mencetak e-KTP di setiap daerah di Indonesia, tersedia dan dapat berfungsi dengan baik, guna meminimalisir adanya kerusakan yang terjadi pada saat perekaman ataupun pencetakan e-KTP.

3. Terkait terbakar dan tenggelamnya Kapal perang TNI AL KRI Rencong-622 ketika sedang melaksanakan Operasi BKO Gugus Keamanan Laut (Guskamla) III di sekitar perairan Sorong, Papua Barat (11/9), Ketua DPR:
a. Mendorong Komisi I DPR meminta TNI AL untuk segera membentuk Tim Investigasi terhadap kecelakaan Alat Utama Sistem Persenjataan (alutsista) yang terjadi, agar dapat dilakukan penyelidikan terhadap penyebab terjadinya peristiwa tesebut secara rinci, mengingat alutsista tersebut merupakan sarana dan prasarana yang penting bagi TNI;
b. Mendorong Komisi I DPR meminta Kepala Staff TNI AL melalui Mabes TNI untuk memberikan penjelasan atas peristiwa tersebut, seperti ketika Mabes TNI memberikan Penjelasan dengan baik saat tenggelamnya dua alutsista TNI yang terdiri dari Kapal Motor Cepat (KMC) AD 16-05 milik Kodam Jaya di Kepulauan Seribu, dan Kendaraan lapis baja (tank) M113 milik TNI AD di Sungai Bogowonto beberapa waktu lalu.
c. Mendorong Komisi I DPR meminta Panglima TNI untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan berkala, seperti melakukan pengecekan dan peremajaan terhadap seluruh alutsista TNI yang ada, terutama dari sisi keamanan, kelayakan sarana dan prasarana, guna mencegah peristiwa serupa terulang kembali.

4. Terkait dengan laporan yang diterima oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adanya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) swasta di Batam yang mempunyai sel tahanan untuk mendisiplinkan siswa, Ketua DPR:
a. Mendorong Komisi X DPR meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memanggil pihak sekolah untuk meminta penjelasan mengenai fungsi dari ruangan yang mirip sel tahanan sebagai tempat untuk mendisiplinkan siswa tersebut;
b. Mendorong Komisi X DPR meminta Kemendikbud meminta pertanggung jawaban pengelola sekolah, jika ada orang tua siswa yang merasa dirugikan, mengingat penerapan disiplin di sekolah tidak harus melalui penyekapan terhadap siswa dan hal tersebut tidak sesuai dengan sistem pendidikan yang berlaku;
c. Mengimbau masyarakat untuk berperan aktif mengawasi dan melaporkan, apabila menemukan sekolah yang melanggar aturan dalam dunia pendidikan.

Please follow and like us:

Add Comment