Respon Ketua DPR RI atas isu-isu aktual, Kamis (21/06/18)

POLITIK – Respon Ketua DPR RI atas isu-isu aktual, Kamis (21/06/18)

1. Terkait info dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebutkan bahwa kondisi cuaca ekstrem harus diwaspadai, Ketua DPR:
a. Meminta Komisi V DPR mendorong Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Badan SAR untuk dapat berkoordinasi dengan BMKG dalam mengupdate kondisi cuaca ekstrem tersebut secara berkala setiap satu jam sekali, serta melakukan pengecekan terhadap moda transportasi (udara, laut/danau/sungai, dan darat) agar laik jalan sehingga tidak terjadi kecelakaan seperti tenggelamnya kapal motor Sinar Bangun di perairan Danau Toba, Sumatera Utara (18/06);
b. Meminta Komisi V DPR mendorong Kemenhub untuk mendisiplinkan pengusaha-pengusaha moda transportasi, baik swasta maupun BUMN, untuk memperhatikan aturan-aturan yang berlaku, terutama peraturan mengenai keselamatan dalam perjalanan dan memperhatikan Standard Operating Procedure (SOP) dalam setiap moda transportasi;
c. Meminta Komisi II DPR mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) guna melakukan antisipasi terkait cuaca ekstrem di sejumlah wilayah Indonesia;
d. Meminta Komisi V DPR mendorong BMKG dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengadakan studi kelayakan atas daerah bencana sebagai antisipasi terjadinya bencana akibat cuaca ekstrem, serta terus mengupdate informasi kondisi cuaca, agar dapat dilakukan langkah kesiapsiagaan terhadap kemungkinan dampak dari cuaca ekstrem, khususnya terhadap transportasi udara, laut/danau/sungai, dan darat/kereta api.

2. Terkait penunggakan pembayaran satelit Avanti (perusahaan operator satelit asal Inggris) yang menyebabkan Indonesia harus membayar denda hingga mencapai Rp 278 Miliar, Ketua DPR:
a. Meminta Komisi I DPR dan Komisi XI DPR untuk berkoordinasi dengan Badan Anggaran DPR RI bersama Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk dapat menganggarkan biaya terkait penyewaan dan pembayaran denda satelit tersebut;
b. Meminta Komisi I DPR dan Komisi XI DPR melakukan evaluasi untuk mengetahui terjadinya ketidakmampuan Kemenhan dan Kemenkeu terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran mengenai satelit Avanti sebagai sarana pertahanan negara;
c. Meminta Komisi I DPR untuk berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI agar dapat menghubungi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Kerajaan Inggris guna melakukan re-negosiasi terkait dengan keterlambatan dan denda pembayaran satelit tersebut;
d. Meminta Komisi I DPR dan Komisi XI DPR mendorong Kemenhan dan Kemenkeu untuk segera mencari solusi agar Indonesia tidak kehilangan hak penggunaan orbit dari satelit tersebut.

3. Terkait dengan integrasi tarif tol lingkar luar Jakarta atau Jakarta Outer Ring Road (JORR) pada 20 Juni 2018 yang penerapannya masih dalam penundaan, Ketua DPR:
a. Meminta Komisi V DPR mendorong Kementerian Perhubungan untuk memberikan penjelasan terkait integrasi tarif tol JORR apakah sudah melalui kajian mengenai kemampuan bayar masyarakat serta jarak tempuh (jauh-dekat), mengingat berdasarkan UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan pada pasal 48 ayat (1) tarif tol dihitung berdasarkan kemampuan bayar pengguna jalan, besar keuntungan biaya operasi kendaraan, dan kelayakan investasi;
b. Meminta Komisi V DPR mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengatur Jalan Tol untuk melakukan perbaikan jalan dan fasilitas di tol JORR, khususnya terbatasnya pintu tol yang sering menjadi penyebab kemacetan, serta melakukan inovasi terhadap pengguna jalan tol (electronic road pricing/ERP), seperti tidak perlu melakukan transaksi di pintu tol, sebelum dilakukan integrasi tarif JORR;
c. Meminta Komisi V DPR mengkaji ulang rencana integrasi tarif tol agar tidak menimbulkan efek lain, seperti kenaikan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat. (Bamsoet)

Please follow and like us:

Add Comment