Respon Ketua DPR RI Atas Isu-isu Aktual, Kamis (06/09/18)

Respon Ketua DPR RI Atas Isu-isu Aktual, Kamis (06/09/18)

1. Terkait melemahnya nilai tukar rupiah yang mencapai Rp15.000 per dolar AS (data Bank Indonesia 6 September 2018), Ketua DPR menghimbau masyarakat agar Tetap tenang serta tidak panik dan percaya bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Bersama-sama dunia usaha termasuk Kadin di dalamnya sedang berusaha mencari solusi yang tepat. Seperti halnya Turki, Argentina dan hari2 ini Afrika Selatan yang juga mengalami hal yang sama. Inilah saatnya kita tunjukan kepedulian kita pada negara dan bergandengan tangan untuk mengatasi pelemahan rupiah. Jauhkan dari sikap mengambil kesempatan dalam kesempitan dengan mengambil untung di tengah2 kesulitan bangsa. DPR juga meminta Kementerian Keuangan sebagai otoritas fiskal dan BI sebagai otoritas moneter lebih kreatif melancarkan jurus-jurus yang tepat dalam menghadapi pelemahan rupiah. Misalnya: Melakukan akselerasi APBN semaksimal mungkin, karena saat ini APBN merupakan sumber penting dalam memutar ekonomi nasional. Kemudian, Kemudahan akses ke institusi keuangan, khususnya perbankan. Kebijakan kredit tanpa jaminan harus di perluas untuk sektor2 produktif usaha kecil menengah rakyat. Lalu melakukan Perluasan Bantuan Tunai Langsung (BTL), untuk menyangga daya beli rakyat yang tergerus karena menurunnya penerimaan rumah tangga, sementara harga2 kebutuhan pokok terus melonjak. Mendorong percepatan Proyek2 padat karya agar dapat menyerap tenaga kerja di daerah2. Terakhir, Memberikan insentif atau pengurangan pajak terhadap barang2 dan produk tertentu agar Indonesia bisa menjadi sorga belanja bagi turis2 manca negara.

Terkait dengan adanya sejumlah sektor industri mulai terdampak akibat biaya produksi yang naik terutama industri yang menggunakan bahan baku berasal dari impor, Ketua DPR:
a. Mendorong Komisi XI DPR meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk tegas dalam memberikan sanksi kepada para spekulan dolar yang mengambil untung saat nilai tukar rupiah melemah;
b. Mendorong Komisi III DPR dan Komisi XI DPR meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kemenkeu, BI, dan OJK, untuk dapat mengungkap jaringan spekulan dolar dan mempersempit ruang gerak spekulan dolar, guna mencegah terjadinya krisis keuangan;
c. Mendorong Komisi VI DPR meminta Kemendag dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk menekankan pelaku usaha agar menggunakan barang baku produksi dalam negeri sebanyak mungkin dalam memproduksi barang;
d. Mendorong Komisi VI DPR meminta Kementerian Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Kemenkop UMKM), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) secara bersama memberikan kemudahan modal usaha untuk penguatan investasi bagi pelaku usaha penghasil bahan baku, agar mampu bertahan untuk memproduksi dan meningkatkan kualitas serta kuantitas bahan baku industri sehingga pelaku industri dapat mengurangi impor untuk mendapatkan bahan baku;
e. Mendorong Komisi VI DPR meminta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengimbau BUMN dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk berperan dalam menghadapi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, salah satunya dengan saling bersinergi dalam hal promosi penggunaan produk dalam negeri.

2. Terkait ditemukannya 50 drum solar ilegal (10.000 liter) oleh Polisi Perairan dan Udara (Polairud) Polda Kepulauan Riau, yang diangkut menggunakan KM Surya Bakti GT di peraitan Pulau Cempa, Kecamatan Senayang, Kabupaten Lingga (31/08), Ketua DPR:
a. Mendorong Komisi III DPR dan Komisi VII DPR meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Kepolisian untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan dalang di balik distribusi 50 drum solar ilegal tersebut, dan mengusut tuntas hingga kepada pihak yang menjual atau memberikan solar tersebut, serta menindak tegas seluruh pihak yang terbukti terlibat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
b. Mendorong Komisi V DPR meminta Kementerian Perhubungan (Dirjen Perhubungan Laut) meminta penjelasan kepada Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), syahbandar, nakhoda, dan Anak Buah Kapal (ABK) kapal tersebut terkait ditemukannya 50 drum solar ilegal dalam kapal, mengingat kapal tersebut tidak memiliki dokumen yang lengkap untuk berlayar.

3. Terkait Indonesia yang hingga kini belum dapat memproduksi vaksin flu burung (Avian influenza) secara mandiri, padahal flu burung berpotensi menjadi ancaman penyakit pandemik, Ketua DPR:
a. Mendorong Komisi I DPR, Komisi IV DPR, dan Komisi IX DPR meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), dan Kementerian Pertanian/Kementan (Badan Karantina Pertanian) secara bersama untuk melakukan kajian terhadap penyakit flu burung secara lebih dalam, mengingat setiap gejala dari virus tersebut memiliki gen yang berbeda, serta kajian terhadap bagaimana flu burung dapat masuk sampai ke Indonesia, agar Indonesia dapat memproduksi vaksin flu burung secara mandiri;
b. Mendorong Komisi IV DPR dan Komisi IX DPR meminta Kementan dan Kemenkes untuk secara bersama bersinergi dalam menanggulangi penyakit endemik yang berpotensi masuk ke Indonesia, terutama flu burung, serta mencegah perkembangan virus flu burung tersebut di masyarakat dengan cara memberikan vaksinasi, mengingat kepedulian Indonesia terhadap flu burung masih dinilai C dalam dunia internasional;
c. Mendorong Komisi IX DPR meminta Kemenkes untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai persebaran flu burung di Indonesia, melalui media sosial ataupun pemberitaan di media cetak dan media online, guna meningkatkan kewaspadaan dan pencegahan tersebarnya virus tersebut lebih jauh dalam lingkungan masyarakat.

4. Terkait sebanyak 30 desa di Kabupaten Indramayu yang masuk ke dalam kategori desa tertinggal dari total 309 desa di Indramayu, seperti lokasi yang sulit dijangkau, buruknya infrastruktur jalan dan pendidikan (data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/DPMD), Ketua DPR:
a. Mendorong Komisi II DPR dan Komisi V DPR meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Pemerintah Daerah (Pemda), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk terus berkomitmen mewujudkan program Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai rujukan bagi upaya pemerintah dalam membangun desa secara nasional serta untuk memperkuat pencapaian sebagaimana tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
b. Mendorong Komisi II DPR dan Komisi V DPR meminta Kemendagri melalui Pemda bersama Kemendes PDTT untuk melakukan survei lapangan guna mendata wilayah-wilayah yang masuk ke dalam kategori desa tertinggal serta agar segera dilakukan pembangunan secara merata di wilayah-wilayah tersebut;
c. Mendorong Komisi II DPR meminta Kemendagri melalui Pemda dan Kemendes PDTT untuk bekerja sama dalam mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan belanja Pemda, serta terus melaksanakan program pemerintah dengan memanfaatkan dana desa agar dana desa tepat sasaran terutama dalam mengembangkan ekonomi desa seperti peternakan atau pertanian desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. (Bamsoet)

Please follow and like us:

Add Comment