Respon Ketua DPR RI Atas Isu-isu Aktual, Jumat (07/09/18)

Kolom – Respon Ketua DPR RI Atas Isu-isu Aktual, Jumat (07/09/18)

1. Terkait 4.053 desa di 111 kabupaten/kota dalam 11 provinsi Indonesia yang selalu mengalami kekeringan setiap tahunnya saat musim kemarau (Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB), Ketua DPR:
a. Mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera melakukan langkah antisipatif dalam menghadapi masalah kekeringan tersebut, seperti memberikan suplai air bersih secara gratis, pengadaan tandon air, maupun bantuan lainnya;
b. Mendorong Komisi II DPR dan Komisi V DPR meminta Pemda bersama BNPB dan BPBD untuk berkomitmen melakukan upaya-upaya guna menanggulangi bencana kekeringan yang selalu melanda disetiap tahunnya;
c. Mendorong Komisi II DPR, Komisi V DPR, Komisi VII DPR, dan Komisi VIII DPR meminta Pemda, BPBD, dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk melakukan kajian dan inovasi dalam menyelesaikan masalah kekeringan dengan memperhatikan letak geografis di daerahnya, seperti membangun embung atau dam, mengatasi masalah pendangkalan waduk, dan memperbaiki sistem saluran air, sehingga masyarakat tidak mengalami bencana kekeringan saat musim kemarau tiba, serta mencari solusi dengan melakukan penelitian dan pengkajian untuk menjadikan air laut menjadi air tawar, guna mengatasi permasalahan kekeringan tersebut;
d. Mendorong Komisi IV DPR meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk melakukan reboisasi (penghijauan kembali) hutan sebagai solusi dan langkah antisipatif dalam menghadapi permasalahan tanah puso dan kekeringan di setiap daerah;
e. Mendorong Komisi IV DPR meminta Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Pemda untuk memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada petani mengenai lahan yang dimiliki, sehingga petani dapat menanam jenis tanaman sesuai dengan kondisi lahan yang ada, seperti dengan memperkenalkan padi gogo kepada para petani sebagai alternatif padi yang lebih tahan terhadap kekeringan, serta mempersiapkan alat pompa di lahan-lahan yang masih memiliki potensi air, sehingga tidak menghambat hasil produksi pangan;
f. Mendorong Komisi II DPR meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Pemerintah Daerah (Pemda) untuk membuat kebijakan permanen dalam mengatasi kekeringan secara berkelanjutan serta perlunya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan, merawat sumber air, dan hemat air saat musim kemarau sebagai langkah dalam mencegah terjadinya kekeringan;
g. Mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dengan melakukan penghijauan dan tidak melakukan konversi lahan terutama di daerah hulu, membuat sumur resapan, dan tidak boros dalam menggunakan air, guna menjaga kelestarian air.

2. Terkait hasil temuan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bahwa sepanjang bulan September 2017 hingga Agustus 2018, terdapat sekitar 1.636 kapal yang melanggar Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), seperti banyaknya pelaku usaha dan nelayan melanggar batasan wilayah operasional dan banyaknya pemilik kapal di atas 15 Gross Tonnage (GT) yang masuk ke wilayah pesisir pantai yang seharusnya merupakan wilayah operasi nelayan berkapal kecil, Ketua DPR:
a. Mendorong Komisi III DPR dan Komisi IV DPR meminta aparat keamanan (Polair) dan KKP untuk terus meningkatkan patroli di laut dan menindak tegas pihak-pihak yang melanggar aturan atau kapal yang tidak memiliki izin operasi, guna menertibkan dan menegakkan aturan hukum di laut;
b. Mendorong Komisi IV DPR meminta KKP untuk melakukan optimalisasi terhadap penggunaan Vessel Monitoring System (VMS) atau Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) yang dapat melacak rute kapal, guna mempermudah kapal patroli dalam melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan/aktivitas kapal perikanan berdasarkan posisi kapal yang terpantau di Pusat Pemantauan Kapal Perikanan/Fisheries Monitoring Center (FMC) serta untuk meningkatkan kedisiplinan kapal perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Mendorong Komisi IV DPR meminta KKP untuk terus berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) dan Polisi Air dalam meningkatkan keamanan dan pengawasan terhadap wilayah perairan Indonesia, terutama di WPP atau wilayah perairan yang memiliki tingkat kerawanan yang tinggi;
d. Mengimbau kepada para pelaku usaha dan nelayan nasional agar selalu mentaati aturan yang dikeluarkan oleh KKP, seperti yang berkaitan dengan izin operasi dan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, mengingat kepatuhan para pelaku usaha perikanan tangkap terhadap aturan-aturan yang dipersyaratkan dalam perizinan KKP masih sering dilanggar.

3. Terkait dengan hasil analisis citra satelit Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) yang menunjukkan Taman Nasional Sebangau di Kalimantan Tengah yang mengalami deforestasi lahan seluas 18.920,9 hektar, Ketua DPR:
a. Mendorong Komisi IV DPR meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Polisi Hutan untuk menghentikan aktivitas pelaku perambahan hutan dan pelaku alih fungsi lahan hutan, dan menyita alat-alat yang digunakan, serta menindak tegas terhadap pelaku perambahan liar yang menebang pohon dan membuka lahan dengan cara dibakar sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
b. Mendorong Komisi IV DPR meminta KLHK berkomitmen dalam melakukan pemulihan lahan Taman Nasional Sebangau yang mengalami deforestasi dan alih fungsi lahan dengan melakukan reboisasi, serta terus menjalankan program kelestarian kawasan konservasi keanekaragaman hayati dan kawasan berfungsi lindung yang bervegetasi hutan tropis paling sedikit 45% dari luas Pulau Kalimantan sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan;
c. Mendorobg Komisi IV DPR meminta KLHK dan Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah untuk turut aktif mengadakan kegiatan dan sosialiasi mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan dan hukuman apa yang akan diterima jika merusak hutan, mengingat hutan di Kalimantan merupakan paru-paru dunia.

4. Terkait dengan belum tercapainya Indonesia sebagai poros negara maritim dunia (gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektifitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut serta fokus pada keamanan maritim), Ketua DPR:
a. Mendorong Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk segera membangun sarana prasarana (infrasturktur) yang berkaitan dengan implementasi Indonesia sebagai poros negara maritim dunia berdasarkan UU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
b. Mendorong Komisi IV DPR meminta KKP mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang handal dalam mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros negara maritim dunia;
c. Mendorong Komisi VI DPR meminta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui PT. PAL Indonesia segera melakukan inovasi teknologi guna mengantisipasi dan mendukung jalannya program pemerintah dalam membangun kapal agar program Indonesia sebagai poros negara maritim dapat didukung dengan kapal-kapal produk dalam negeri;
d. Mendorong Komisi X DPR meminta Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) melalui Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk melakukan inovasi serta pengembangan iptek yang berkaitan dengan pelayaran dan perikanan sebagai upaya mendukung suksesnya program Indonesia sebagai poros maritim dunia. (Bamsoet)

Please follow and like us:

Add Comment