Papua Masih Daerah Rawan Pilkada Menurut Penilaian Kemendagri

Inventarisir daerah rawan untuk Pilkada 2018 nanti mulai dilakukan. Salah satu daerah paling menonjol adalah Papua, setidaknya ada beberapa pertimbangan yang membuat daerah ini rawan konflik saat pilkada. “Sepertinya masih (rawan) kalau kita lihat. Karena mereka ini kan karakteristik masyarakatnya. Kan itu juga dilihat dari situ, terdiri dari berbagai suku,” kata Dirjen Polpum Kemendagri Soedarmo di Jakarta, Jumat, 24 November 2017. Soedarmo menilai, masyarakat Papua belum bisa menyikapi dengan bijak keberagaman yang ada. Masyarakat di Papua, kata dia, biasanya memilih calon sesuai dengan latar belakang suku atau garis keturunan. Sehingga, saat calon dari sebuah suku menang, masyarakat dari suku lain tak bisa menerima kemenangan itu.

Pemerintah pun menggunakan pendekatan berbeda terhadap masyarakat Papua. Soedarmo mengatakan, perwakilan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kemendagri di Papua, sering mengajak masyarakat berdialog. Forum dialog aktual selalu digagas, terutama menjelang pilkada. “Ini yang harus terus dilakukan sekaligus kan mengajak masyarakat ini paling tidak itu nanti bisa menerima menang dan kalah,” kata Soedarmo. Melalui forum itu, Kesbangpol Kemendagri memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Masyarakat diminta melihat secara rasional kandidat yang bertarung dalam pilkada. Soedarmo menyebut, masyarakat Papua kerap memilih berdasarkan hubungan emosional. “Emosional itukan mungkin karna hubungan keluarga, hanya karna sesuatu, tapi kalau rasional itu benar-benar sampe diawasi ini yang bagus ini yang engga,” kata Soedarmo.

Persoalan yang kerap terjadi di Papua adalah politik uang. Soedarmo sadar, perlu pengawasan untuk menghindari pesta demokrasi dari praktik kotor ini. Unsur intelijen dari Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) pun siap menjalankan tugas di Papua. Mereka ditugaskan mengawasi praktik politik uang dan kampanye hitam. Soedarmo menegaskan, seluruh daerah yang akan menggelar pilkada masih kondusif, meski potensi kerawanan selalu ada. Namun, pemerintah akan melakukan pengawasan untuk meminimalisir hal negatif. “Sampai sekarang masih kondusif. Sampai sekarang dari 171 daerah 17 Provinsi, 115 kabupaten dan 39 Kota masih kondusif. Saya berharap terus bisa stabil. Nah bagaimana caranya inikan tim monitoring kita semua sudah terbentuk,” tandas Soedarmo.

Please follow and like us: