Ketua DPD II Golkar Lotim : “Mahar Politik itu Hal Yang Wajar”

POLITIK – Mahar politik pasangan calon kepala daerah kepada partai politik (parpol) yang akan mengusungnya pada sebuah pemilihan kepala daerah di negara ini sudah menjadi rahasia umum. Bahkan, sejumlah pengurus parpol, khususnya di tingkat kabupaten, menganggap mahar politik ini sebagai sebuah kewajaran. Hanya saja, sejumlah pimpinan parpol belum terbuka mengenai besaran yang diterima. Bahkan ada yang cenderung menolak untuk memperbincangkannya. Ketua DPD II Partai Golkar Lotim, H. Daeng Paelori menilai mahar politik itu sebagai sebuah kewajaran. Bahasa mahar itu, katanya, sebatas alat untuk menggerakkan mesin partai.  “Tidak bisa kita menggerakkan mesin partai ini memakai air liur,” terang Daeng.  Saat memasang gambar, memasang baliho pasangan calon yang diusung semuanya membutuhkan materi. Belum lagi untuk membeli air minum untuk kegiatan sosialisasi dan bertemu dengan masyarakat juga membutuhkan materi. “Jadi makna mahar politik itu saya kira ke arah itu,” ujarnya menggambarkan.

Adanya pemberian mahar itu dianggap sangatlah wajar dalam politik. Apalagi pergi menggelar pertemuan di mana-mana pun tidak bisa dilakukan dengan cara jalan kaki. Namun, untuk Golkar, ujarnya, tidak ada memasang tarif sekian juta atau sekian miliar untuk pasangan calon yang diusungnya. Ditambahkan, jika benar-benar ada dari pasangan calon itu semata hanya untuk membantu biaya operasional dari partai ataupun untuk membiayai relawan pejuang kemenangan berdemokrasi. “Kalau besarannya Rp 1-3 miliar itu bisa bangkrut calon, nanti kalau terjadi demikian kan calonnya bisa korupsi saat menjadi bupati,” katanya. Khusus ke Golkar, katanya, sampai saat ini tidak pernah melihat uang yang dimaksud. “Namanya saja mahar politik tapi uangnya belum saya lihat. Satu sen pun tidak ada yang lihat,” tuturnya.

Dalam berpolitik, katanya praktik uang ini harus bisa dihindari. Apalagi nanti saat prosesi kampanye, warga jangan diarahkan untuk sedikit sedikit minta uang ke calon. Harapannya, masyarakat tidak lihat dari materi uang yang diberikan calon. Akan tetapi lihatlah program apa saja yang ditawarkan pasangan calon.

Bicara materi uang dalam politik ini kata Daeng harus dapat pengawasan ketat. Apalagi sampai digunakan untuk membeli suara. Praktik money politics tersebut harus ditindak tegas oleh aparat yang berwenang. Panitia Pengawas Pemilihan Umum dan aparat kepolisian bisa mengambil tindakan tegasnya, jika menemukan ada praktik money politics. “Tindak tegas calon yang memainkan politik uang,” demikian imbuhnya.

Please follow and like us: