DPD II Golkar : Sudikerta Diminta Menentukan Calon Wakil Gubernur Bali

Anggota fraksi dari Partai Golkar di DPRD Kabupaten Kota dan Provinsi se-Bali, Minggu (26/11), mengadakan pertemuan dengan Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Bali, Ketut Sudikerta. Pertemuan diadakan di Rumah Aspirasi Sudikerta di Jalan Drupadi I Denpasar Dalam pertemuan itu, mengemuka agenda pembahasan pemilihan Gubernur Bali tahun 2018 termasuk siapa paket pasangan yang akan mendapat rekomendasi. Namun demikian, awak media yang mencoba mengorek informasi siapa paket pasangan Cagub dan Cawagub Bali,  belum mendapat jawaban yang pasti karena akan diumumkan pada 7 Desember nanti. Saya diputuskan untuk menentukan calon wakil. Saya akan tentukan sendiri setelah hasil survei tanggal 6 Desember nanti”, ungkap Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Bali Ketut Sudikerta di Rumah Aspirasi Sudikerta, Minggu (26/11).

Menjelang pelaksanaan pilgub Bali 2018, Partai Golkar telah melaksanakan survei pasangan calon ke masyarakat. Pasangan calon itu antara lain, paket Dharma-Kerta, Kerta-Dharma, Kerta-Pasek, Mantra-Linggih, Mantra-Wisnu Bawa Tenaya dan Sudikerta-Wisnu Bawa Tenaya. Mudah-mudahan tanggal 7 Desember hasil survei bisa kami umumkan ke publik, ucap Ketua Pemenangan Pemilu Wil. Bali-NTB-NTT DPP Partai Golkar, Anak Agung Bagus Adhi Mahendra Putra. Politisi yang lebih populer dipanggil Gus Adhi ini, lebih lanjut menjelaskan hasil suvei merupakan parameter dalam mengambil kebijakan untuk menentukan langkah selanjutnya berkaitan dengan rekomendasi paket pasangan Cagub dan Cawagub Bali dari Partai Golkar. Survei ini dijelaskan Gus Adhi merupakan lembaga survei independent nasional. Saya juga minta survei lokal yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota fraksi. Setiap anggota fraksi memberikan laporan dan informasi kepada Sudikerta dan DPD I Partai Golkar Provinsi Bali terkait aspirasi yang berkembang di daerahnya masing-masing, ujarnya.

Sementara itu, pertemuan anggota fraksi Partai Golkar ini juga untuk mensosialisasikan rumusan dalam rapat pleno DPP Partai Golkar 21 November 2017 di Aula DPP Partai Golkar. Ada 5 poin dalam rumusan ini yang intinya adalah, menyetujui Sdr. Idrus Marham sebagai Plt. Ketua Umum Partai Golkar sampai adanya keputusan pra peradilan. Kemudian, jika gugatan pra peradilan Sdr. Setya Novanto (SN) diterima, maka Plt. dinyatakan berakhir. Namun jika ditolak maka akan digelar rapat pleno lagi untuk meminta SN mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Bali, Ketut Sudikerta menerangkan di dalam surat keputusan rapat pleno itu juga disebutkan, munaslub bisa digelar apabila SN tidak mengundurkan diri. Surat rumusan dalam keputusan rapat pleno ini, ditandatangani pimpinan rapat Ketua Harian H.A.M Nurdin Halid dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham.

Please follow and like us: