Debat Publik Papua, Paslon Golkar Perang Urat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Papua

POLITIK – Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe-Klemen Tinal (Lukmen) dan John Wempi Wetipo-Habel Melkias Suwae (Josua) saling membeberkan program pemberdayaan ekonomi mereka jika terpilih untuk memimpin Papua periode 2018-2023.

Terkait dengan pemberdayaan ekonomi, paslon Lukmen berbeda pandangan dengan paslon Josua. Menurut Josua, kebijakan dan program yang akan diambil guna pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan membagi Papua dalam 5 kluster pembangunan menurut wilayah adat yakni Tabi, Meepago, Lapago, Anim ha dan Saireri.

Habel mencontohkan, wilayah Tabi akan dilakukan pengembangan kakao, lalu di Anim ha dapat ditanami karet dan pertanian. Di wilayah Lapago akan dikembangkan kopi, serta di Meepago akan dilakukan peningkatan pertambangan, termasuk di Saireri akan dikembangkan perikanan.

“Termasuk mama-mama Papua akan diproteksi untuk pemetaan potensi wilayah di 28 kabupaten dan 1 kota,” jelasnya, Senin (23/4).

Sementara, kubu Lukmen memilih strategi dimana pemerintah harus turun tangan melalui Jamkrida sebagai penjamin modal, sehingga masyarakat bisa dapat pinjaman tanpa bunga yang tinggi. Disisi lain, pemerintah akan membantu masyarakat menyiapkan pasar.

Tidak hanya itu, Lukmen menjanjikan membangun sekolah advokasi dan diploma, serta pendampingan dari usia dini untuk memahami potensi sumber daya alam yang ada. “Semua ini sudah kami lakukan selama lima tahun lalu,” klaim Lukas.

Terkait dengan ketahanan ekonomi, Lukmen juga mengklaim telah mengambil berbagai langkah terobosan yakni meningkatkan kesadaran masyarat dalam menjaga potensi daerahnya, termasuk tanah miliknya, meningkatkan kelembagaan kampung berbasis keluarga, melatih kemandirian dan rasa percaya diri Orang Asli Papua (OAP) untuk berwiraswasta.

Sementara itu, Josua mengkritik pendekatan pembangunan yang dilakukan oleh Lukmen karena masih jauh dari OAP yang tinggal di kampung-kampung.

“Untuk masyarakat Papua yang ada di kampung adalah pemberdayaan ruang pemerintah distrik. Sudah waktunya distrik diberikan ruang, karena distrik dekat kampung,” terang Habel Melkias Suwae.

Selanjutnya, terkait dengan penanggulangan kemiskinan Josua hendak mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.

Berbeda dengan Josua, Lukmen menilai soal penanggulangan kemiskinan bahwa perubahan telah terjadi selama 5 tahun kepemimpinan Lukmen. Ia menyoroti kinerja bupati dan berpesan agar bupati tidak boleh main-main dalam mengurus rakyat.

Ketika ditanya oleh moderator mengenai bagaimana strategi mengatasi pengangguran, paslon nomor urut 1, Lukas Enembe mengatakan pihaknya akan mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Sementara itu, John Wempi Wetipo menawarkan konsep Papua Cerdas. Dengan Papua cerdas, maka Papua akan mendapatkan pendapatan yang pasti dengan cara pemberdayaan ekonomi rakyat, untuk kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan lokal.

“Kami akan meningkatkan iklim investasi daerah dan merevitalisasi badan usaha milik daerah,” kata Wempi gamblang.

Divestasi 51 persen saham Freeport

Soal divestasi saham Freeport, Josua mengatakan divestasi adalah kebijakan pemerintah pusat terhadap pemerintah provinsi Papua, dimana jika hal itu direalisasikan Pemprov Papua baru menerima 10 persen saham Freeport pada tahun 2022 atau setahun sebelum masa jabatan berakhir bila pasangan Lukmen terpilih lagi.

“Kami ingin membuktikan komitmen pemerintah pusat kepada Pemprov Papua, jika saham ini diberikan, maka akan dikelola dengan baik demi kepentingan rakyat Papua,” tegasnya.

Sementara itu, Lukas Enembe menyanggah bahwa persoalan divestasi 51 persen saham Freeport bukanlah persoalan yang sederhana, sebab ia meyakini ada hak masyarakat Papua yang dilanggar.

“Sesungguhnya, kami meminta 20 persen tapi pemerintah kasih 10 persen. Saat ini belum ada jawaban dari Inalum dan Freeport kesepakatan mereka seperti apa,” tutupnya.

Please follow and like us:

Add Comment