23 Gili di Sekotong Milik Pribadi, Pemkab Lobar Kesulitan Lakukan Penataan

Wisata – Sebanyak 23 gili yang ada di kawasan Lombok Barat bukan merupakan milik Pemda. Hal ini menjadi salah satu kendala Pemkab Lobar dalam melakukan penataan. Kendati demikian, Pemkab tetap mengimbau kepada berbagai pihak untuk tetap menjaga kebersihan di pantai yang ada di gili. “Yang jadi kendala kita dalam penataan itu karena hampir semua gili di Sekotong itu milik pribadi. Tidak ada yang milik Pemda, jadi bagaimana kita mau lakukan penataan secara menyeluruh?,” kata Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat Ispan Junaidi, di Mataram, Senin, 9 April 2018. Meski demikian, pihaknya tetap melakukan berbagai aksi bersih di pantai-pantai yang ada di kawasan Sekotong. Kendati beberapa gili itu sudah menjadi milik perseorangan. Beberapa gili yang disebut Ispan merupakan milik pribadi bahkan gili-gili yang sudah terkenal di kawasan Sekotong. Termasuk Gili Kedis, Gili Tangkong dan lainnya. “Iya, semuanya itu bukan milik Pemda. Tapi Pemda tetap melakukan berbagai hal yang menjadi tugas Pemda. Misalnya mengatur dan mengimbau kepada pemiliknya. Kita juga bersama Pokdarwis tetap lakukan aksi bersih pantai,” ujarnya.

Diketahui bahwa gili-gili di Sekotong rencananya juga akan menjadi destinasi wisata para peserta IMF-World Bank Group nantinya. Pemkab Lobar sudah mengimbau kepada pengelola kawasan untuk menjaga kebersihan, terutama di fasilitas destinasi seperti toilet. Sebab ini merupakan kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. “Kita siap untuk sambut wisatawan atau peserta IMF nantinya. Kita akan benahi fasilitas dasarnya, terutama sekali itu toilet. Kita bersama para pokdarwis juga sudah sepakat akan hal itu,” ujarnya. Pihaknya juga sudah mengimbau dan berdiskusi dengan para boatman. Mereka diharapkan bisa melengkapi fasilitas di boat, salah satunya jaket keselamatan yang diwajibkan harus ada. Selain itu, pelayanan para boatman juga diharapkan bisa lebih maksimal. “Kan yang paling utama itu pelayanan. Saya sudah imbau kepada para boatman untuk lengkapi fasilitas berupa alat keselamatan di boat. Intinya kita siap,” ujarnya.

Sementara itu, sejauh ini belum ada pusat kuliner di kawasan Sekotong. Saat ditanya terkait rencana pembuatan pusat kuliner itu, pihaknya melihat itu menjadi kewenangan Dinas Perdagangan. Namun demikian, pihaknya akan berkoordinasi apabila hal itu (pembuatan pusat kuliner) dimungkinkan untuk dilakukan. “Itu menjadi kewenangan Dinas Perdagangan. Kalau di Dispar itu hanya penataan destinasi saja. Namun demikian, kami akan lakukan koordinasi nantinya,” ujarnya.

Please follow and like us: